Politisi senior Anas Urbaningrum menilai pernyataan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut bakal ada kekacauan politik karena berlakunya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) proposal tertutup hanya bikin masyarakat waswas.
Omongan SBY kata Anas justru yang bikin gaduh masyarakat. Menurutnya pernyataan SBY sudah di luar konteks. Dia tak seharusnya tak membawa isu horor soal chaos politik dalam wacana penerapan sistem pemilu tersebut. Dia lantas meminta SBY untuk setop bicara kekacauan politik.
"Jadi lebih baik Pak @SBYudhoyono tidak bicara “chaos” terkait dengan pergantian sistem pemilu di tengah jalan. Tidak elok bikin kecemasan dan kegaduhan. Cukuplah bicara dalam konteks setuju atau tidak. Itu perihal perbedaan pendapat yg biasa saja," kata Anas Urbaningrum dalam sebuah cuitan di akun twitternya @anasurbaningrum dilansir Populis.id Senin (29/5/2023).
Anas yang juga eks politisi Partai Demokrat itu menilai pernyataan SBY sudah berlebihan, perubahan sistem pemilu di Indonesia kata dia bukan baru terjadi kali ini saja, dan terbukti semuanya berjalan aman tanpa adanya kekacauan politik sebagaimana pernyataan SBY.
"Perubahan sistem untuk pemilu tahun 2009 terjadi pasca putusan MK 23 Desember 2008. Pemungutan suaranya terjadi pada 9 April 2009, Pemilu 2009 terbukti berjalan lancar dan tidak ada “chaos” politik," tuturnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi juga turut mengomentari pernyataa SBY Teddy menegaskan, pernyataan SBY sudah berlebihan, sebab Mahkama Konstitusi (MK) jelas telah mempertimbangkan berbagai keputusannya. Konsekuensi dari putusan mereka jelas sudah dipikir masak-masak termasuk risko kekacauan politik yang diwanti-wanti SBY.
Teddy lantas mengingatkan SBY, bahwa MK adalah lembaga negara yang independen, mereka tidak bisa bisa memutuskan sesuatu karena pesanan atau tekanan pihak tertentu termasuk dari partai politik.
“Mungkin karena anda lupa, maka saya ingatkan kembali bahwa, MK itu independen, putusannya bukan berdasarkan berapa Partai yang setuju atau desakan maupun intervensi dari para pihak, tapi berdasarkan kajian,” kata Teddy
Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi unggahan Pakar Hukum Tatanegara, Prof Denny Indrayana di media sosial Twitter, terkait perubahan sistem pemilu 2024 menjadi sistem proporsional tertutup.
“Jika yang disampaikan Prof Denny Indrayana ‘reliable’, bahwa MK akan menetapkan Sistem Proporsional Tertutup, dan bukan Sistem Proporsional Terbuka seperti yang berlaku saat ini, maka hal ini akan menjadi isu besar dalam dunia politik di Indonesia,” tulis SBY lewat akun Twitter pribadinya @SBYudhoyono, Minggu (28/5/2023).
