Ketua Umum Ganjarian Spartan yang juga politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli menilai Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) punya agenda terselubung setelah dirinya melontarkan pernyataan keras terkait klaim Denny Indrayana soal putusan Mahkama Konstitusi (MK) yang diklaim bakal memutus pemilu proporsional tertutup.
Guntur Romli mengatakan, SBY dan kaki tangannya di Partai Demokrat menggoreng habis isu tersebut sampai menyangkutpautkannya dengan perkara yang menimpa partainya saat ini, yakni Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko.
“Kalau kita mau cerdas menyikapi, kelakuan Denny Indrayana dan SBY sebenarnya bukan soal substansi putusan MK, apakah terkait sistem pemilu mau proporsional tertutup atau terbuka. Tapi isu ini hanya dipakai untuk kepentingan sepihak Deni Indrayana dan SBY sendiri,” kata Guntur Romli dilansir Populis.id Selasa (30/5/2023).
SBY Wanti-wanti Kekacauan Politik
SBY angkat bicara menanggapi pernyataan mantan wakil menteri hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang mengaku telah mendapat informasi valid soal pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Dimana disebutkan Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan sistem pemilu tertutup.
“Menarik yang disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya tentang informasi bakal ditetapkannya sistem proporsional tertutup oleh MK dalam Pemilu 2024. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sistem pemilu yang hendak diputuskan MK,” kata SBY.
“Mungkin ini juga pertanyaan mayoritas rakyat Indonesia dan mayoritas partai-partai politik. Saya pikir para pemerhati pemilu dan demokrasi juga memiliki kepedulian yang sama,” tambahnya.
Baca Juga: Kubu Moeldoko Desak Polisi Segera Borgol SBY: Tindakannya Mengundang Kebencian dan Makar!
SBY menegaskan salah satu dampak buruk sistem pemilu tertutup adalah terjadi kekacauan politik. Dia mengatakan jika yang disampaikan Denny Indrayana itu benar adanya, maka potensi kekacauan politik pada Pemilu 2024 terbuka lebar.
“Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik SBY,” ujarnya mengingatkan.
