Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman menanggapi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe. Benny menilai, semestinya kepala negara harus netral, terutama saat jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Pernyataan cawe-cawe atau ikut campur itu akan merusak demokrasi Indonesia. Apalagi, adanya potensi jika seorang presiden dapat menggunakan alat-alat negara demi memuluskan kepentingannya.
“Kami tetap punya pandangan presiden itu harus netral. Bolehlah dia punya dukungan karena dia adalah petugas partai, tapi dia tidak boleh menggunakan aparatur negara, alat negara untuk merealisasikan apa yang dimaksudkan dengan kepentingan bangsa dan negara itu,” tutur Benny di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Jokowi semestinya menjadi orang pertama yang menekankan netralitas dalam ajang kontestasi politik 2024.
Biarkan rakyat lah yang menentukan hak suaranya untuk menentukan calon pemimpin selanjutnya.
Baca Juga: Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilpres Demi Bangsa, Relawan Anies Beri Balasan Sampai Bawa-bawa Ahok
“Intinya tidak boleh menggunakan alat negara untuk tidak menghalang-halangi untuk menyingkirkan calon atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung,” kata Benny.
“Dia harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik. Sebab, dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai,” ujarnya.
Baca Juga: Laporan ke Surya Paloh Habis Keliling Daerah, Anies Kena Sentil: Gak Capek Ngibul Terus?
Diketahui, pernyataan soal cawe-cawe disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pertemuannya dengan para pimpinan media nasional.
“Untuk negara, saya cawe-cawe,” kata Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (29/5/2023).
Ia mengatakan cawe-cawe yang dimaksudnya, dalam urusan yang positif.
Lihat Sumber Artikel di Republika Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Populis dengan Republika.
