Bukan Jokowi Tapi Megawati yang Arahin Koster Buat Bahas Kelakuan Nyeleneh WNA, Kepala Dinas Pariwisata Bali Bilang Begini, Dengerin Nih!

Baru-baru ini sebuah surat yang ditandatangani oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, viral di media sosial. Surat itu sendiri berisi undangan kepada Bupati/Wali Kota di Bali untuk rapat koordinasi mengenai warga negara asing (WNA) di wilayah itu.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kelakuan nyeleneh wisatawan asing di Bali belakangan ini memang menjadi sorotan publik. Namun, yang menjadi sorotan dalam surat itu adalah rapat koordinasi itu merupakan arahan dari Megawati Soekarnoputri, bukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga: Viral! Kumpulkan Bupati/Wali Kota, Gubernur Bali Ngaku Dapat Arahan dari Ibu Mega, Netizen: Presiden Kita Jokowi Atau Megawati?

Di tengah banyaknya orang yang mempertanyakan keaslian surat itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjokorda Bagus Pemayun, kemudian mengonfirmasi kebenaran adanya surat undangan itu.

Meski begitu, Cok Pemayun tidak menyebut kalau rapat itu hanya arahan dari Megawati, ia hanya menjelaskan kalau hal itu merupakan kelanjutan dari kegiatan ‘Haluan Pembangunan 100 tahun Bali’ pada Jumat (5/5/2023) yang juga dihadiri oleh Megawati.

“Betul, itu masalah tata kelola pariwisata Bali. Yang jelas itu waktu (kegiatan rencana pembangunan) 100 tahun Bali, waktu itu Bu Mega kan ada merasa terpanggil untuk bagaimana menjaga citra Bali,” kata Pemayun saat dikonfirmasi, dikutip Populis.id dari Suara.com Selasa (30/5/2023).

Pemayun menambahkan, “Kok bisa begini sekarang (situasi Bali), sehingga pak gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bersama bupati dan walikota segera mengadakan rapat itu.”

Baca Juga: ‘Protes’ Pasal yang Berubah-ubah, PH Mario Dandy Auto Disemprot Pihak David: Tampaknya Menganiaya Anak Orang Sampai Koma Biasa Bagi Mereka!

Selain itu, ia mengungkap kalau rapat tersebut tidak hanya membahas masalah WNA yang nakal di Bali, tapi juga tata kelola pariwisata di sana secara luas.

Ia menyampaikan, “Semua hal, tidak hanya WNA. Mengenai tata kelola ini, tata kelola pariwisata. Kan waktu itu (kegiatan haluan pembangunan 100 tahun Bali membahas) mengenai banyaknya akomodasi yang tidak berizin.”

Berdasarkan surat undangan tersebut, rapat koordinasi itu rencananya akan digelar pada Rabu, 3 Mei 2023 pukul 11.00 WITA di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.

Dalam surat itu juga ditegaskan kalau Bupati/Wali Kota diwajibkan untuk hadir dalam rapat tanpa diwakilkan oleh siapa pun.