Eks Wakil Menteri Hukum dan Ham Denny Indrayana kembali bikin lewat pernyataannya. Setelah mengklaim dapat bocoran informasi terkait putusan Mahkama Konstitusi soal penyelenggaraan pemilu tertutup, kali ini mantan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada itu mengirim surat terbuka buat ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. \
Dalam surat terbukanya, Denny Indrayana mengaku khawatir dengan kondisi bangsa di era pemerintahan Joko Widodo saat ini. Dia mendesak Megawati sebaiknya turun gunung menyelesaikan berbagai masalah yang ada sekarang ini.
"Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Jokowi. Meskipun Ibu bisa saja maju sendiri, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny Indrayana dilansir Jumat (2/6/2023).
Denny mengatakan, dalam pernyataanya yang menyebut bocoran informasi terkait putusan MK soal pemilu tertutup hanyalah niatan untuk mengawal lembaga negara tersebut agar mengambil keputusan yang adil.
Namun pernyataanya justru dipolitisasi, Denny mengklaim omongannya itu justru dipakai sebagai satu alasan untuk menunda pemilu 2024, atau dengan kata lain memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo.
"Siasat penundaan (pemilu) juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang menganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.
Denny menyebut saat ini Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, Moeldoko bukan anggota partai. Menurutnya, hal ini bukan konflik internal melainkan eksternal.
Ia menegaskan, Moeldoko ingin mengambil alih partai orang lain. Hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan berakibat buruk pada partai-partai politik lainnya.
"Saat ini KSP Moeldoko tiba-tiba mengaku sebagai Ketum Partai Demokrat. Beliau bukan anggota Demokrat. Jadi, bukan konflik internal. Ini pihak eksternal, KSP Presiden Jokowi yang mau mengambil alih partai orang lain. Sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan-tangan kuasa," sambungnya.
