Salah satu partai politik pengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yakni Partai Demokrat tidak terima melihat elektabilitas bakal calon presiden yang mereka usung jeblok terus dan kian memprihatinkan dalam berbagai hasil survei nasional yang dirilis belakangan ini.
Politisi Partai Demokrat Benny K Harman menuding tiarapnya elektabilitas Anies Baswedan dalam survei hanya akal-akalan belaka. Baginya hal itu merupakan ulah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berupaya menjegal Anies maju pada Pilpres mendatang. Pemerintah dituding telah membayar semua lembaga survei itu untuk menjatuhkan Anies Baswedan.
"Survei pun dibayar untuk membenarkan skenario penguasa, skenario untuk mengalahkan Anies dengan berbagai cara," ujar Benny dalam keterangannya (5/6/2023).
Anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu mengklaim saat ini Pemerintahan Presiden Jokowi menghalalkan segala cara untuk menyetop langkah Anies menuju Pilpres, tak hanya mengguyur lembaga survei, pemerintah disebutnya ikut membayar sejumlah pengamat politik sehingga para praktisi untuk menjatuhkan Anies Baswedan.
"Pengamat dan intelektual juga diberi upah agar memberi komentar yang sejalan dengan kehendak penguasa," ucapnya.
Selain itu lanjut Benny. Pengusaha dikasih proyek agar dari hasil proyek ada yang disisihkan untuk membayar mereka.
"Apa reasoning utama kaum intelektual, saya tanya misalnya, untuk membenarkan pembegalan Partai Demokrat oleh penguasa selain karena mereka mendapat upah untuk itu? Ada yang bisa jawab?," tukasnya.
Seperti diketahui, Anies Baswedan selalu berada di posisi ketiga di beberapa survei terakhir. Terbaru hasil survei Indikator Politik yang melakukan simulasi tiga nama, elektabilitas Anies Baswedan kembali mengalami penurunan jadi 18,9 persen, terpaut cukup jauh dengan Prabowo Subianto capai 38 persen dan Ganjar Pranowo capai 34 persen.
Sebelumnya, dalam survei Litbang Kompas yang merilis elektabilitas mantan Gubernur DKI itu hanya 13,6 persen
Dalam tren di Litbang Kompas, persentase elektabilitas Anies memang sempat naik-turun, namun sejak Oktober 2021 hingga Mei 2023 ia selalu berada di bawah capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.
