Bukan Anies Baswedan, Denny Indrayana Ungkap Satu Figur yang Disodorkan Mahfud MD, Nggak Disangka Orangnya...

Bukan Anies Baswedan, Denny Indrayana Ungkap Satu Figur yang Disodorkan Mahfud MD, Nggak Disangka Orangnya... Kredit Foto: Istimewa

Ahli Hukum Tata Negara, Denny Indrayana menyebut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sempat mempertanyakan kepada dirinya apakah tidak mempertimbangkan figur lain selain Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

"Prof. Mahfud menyampaikan, apakah saya dan teman-teman tidak mempertimbangkan tokoh lain sebagai capres. Beliau sebutlah satu nama, saya bilang, ‘menarik’, ’orangnya fair’, lanjut Prof. Mahfud,” kata Denny menirukan ucapan Mahfud dalam keterangannya, Selasa, (6/6/2023).

Tetapi kata Denny, jika figur capres yang disebutkan Mahfud itu menjadikan Mahfud sebagai cawapres, maka kontestasi Pemilu mendatang bakalan semakin menarik.

Namun begitu, Denny menyebut Mahfud punya arus dukungan kuat di masyarakat bawah, tapi tidak terlalu menarik pada level atas partai politik.

Baca Juga: Mendebarkan! Detik-detik Putri Sulung Anies Baswedan Disemprot Perempuan Setelah Wawancara Seputar Formula E 2023

Selain itu ia juga menyebut soal pendanaan. Figur Capres yang didukung Mahfud itu kata dia, masih membutuhkan parpol sebagai rekan koalisi.

“Satu lagi, saya tidak yakin Prof. Mahfud punya dana. Saya bisa jadi salah. Salah satu syarat menjadi paslon pilpres adalah logistik, bukan miliaran, tapi triliunan rupiah. Ketika sang tokoh yang didukung Prof Mahfud menyatakan tidak memilih seorang pimpinan sebagai cawapres, tapi masih membutuhkan parpolnya sebagai rekan koalisi, sang ketum menyebut angka Rp 5 (lima) triliun sebagai harga jual partainya,” kata Denny.

Baca Juga: Anies Baswedan Diframing Terzolimi Gegara Nonton Formula E Beli Tiket Sendiri, Teddy Gusnaidi: Kebodohan Apa Lagi Ini? Catatan...

“Salah-salah kita terjebak bukan pada presiden pilihan rakyat, tapi presiden pilihan uang. Karena itulah, kita harus memperjuangkan sendiri daulat rakyat (demokrasi) melawan daulat duit (duitokrasi). Salah satunya dengan memastikan Mahkamah Konstitusi tidak mengebiri suara rakyat pemilih, dengan mengubah sistem proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup,” jelasnya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover