Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat kesal dengan upaya kubu Kepala Staf Presiden (KSP)Moeldoko yang mau mengambil alih Partai Demokrat. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan pihak tidak akan begitu saja menyerahkan partai politik yang sudah dengan susah payah dibangun.
Dia menegaskan, pemerintah seharusnya tidak berdiam diri dengan kondisi tersebut, dia lantas menduga upaya perampasan Partai Demokrat dilakukan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan karena partainya sedang serius membangun koalisi perubahan untuk menghadapi Pemilu 2024 nanti
"Jika Demokrat kemudian bisa dirampas begitu saja oleh seseorang yang berada dalam lingkar kekuasaan, lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Apakah karena Demokrat sebagai oposisi? Apa karena Demokrat saat ini sedang serius membangun koalisi perubahan? Ingat, di negeri kita panglimanya adalah hukum, bukan politik," kata AHY di kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).
AHY menegaskan, pemerintah yang hanya diam saja melihat Moeldoko mengkudeta Partai Demokrat adalah salah satu indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Dia mengatakan pemerintah dengan sengaja menggunakan instrumen hukum untuk menyingkirkan semua lawan politiknya. Bagi AHY ini adalah kondisi politik yang benar-benar tidak dan merusak demokrasi di negara ini.
"Ketika ada penguasa atau mereka yang berkuasa saat ini menggunakan hukum sebagai instrumen politik baik dalam konteks obstruction of justice melindungi mereka yang dianggap satu bagian dengan mereka dengan penguasa atau abuse of power menggunakan kekuasaan sebenarnya untuk menghabisi lawan politik dengan cara apapun, termasuk melalui PK KSP Moeldoko," tutur AHY.
"Maka sama saja sesungguhnya penguasa politik telah menggunakan instrumen hukum untuk menghabisi lawan-lawannya. Ini tidak sehat, Ini berbahaya dan ini akan mengusik rasa ketidakadilan kita semuanya," tegas AHY.
