Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat, Rajiv dengan tegas membantah pernyataan Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu Husen Ibrahim yang mengaku dirinya diminta setoran Rp3,5 miliar untuk mendapatkan nomor urut satu atau dua di dapil Jawa Barat 8 dalam pencalegan DPR RI.
Rajiv mengaku pihaknya sama sekali tidak memungut biaya apapun kepada kader-kadernya yang hendak nyaleg pada Pilpres 2024 ini. Pernyataan Husen Ibrahim soal jual beli nomor urut itu kata adalah klaim tanpa bukti.
"NasDem dengan tegas membantah adanya politik mahar dan jual beli nomor urut di Jawa Barat termasuk di Indramayu," kata Rajiv kepada wartawan Selasa (13/6/2023).
Rajiv lantas meminta Husen Ibrahim membuktikan pernyataan, jika dalam 2 x 24 dia tak bisa membuktikan omongannya itu, maka NasDem Jawa Barat bakal membawa masalah ini ke jalur hukum.
"Kita berikan waktu 1x24 jam. Jika Husen Ibrahim tidak dapat membuktikannya, maka akan dilaporkan secara hukum atas tuduhannya," ungkap Rajiv.
Rajiv menganggap, tudingan dari Husein telah mencemarkan nama baik Partai NasDem dan juga pengurus DPW Partai NasDem.
Namun, jika tudingan itu benar dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan valid, maka DPP Partai NasDem akan memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang meminta mahar politik dalam penentuan nomor urut.
"Kalau memang terjadi hal tersebut, NasDem tentu akan memecat dan memproses kader yang melakukannya," tegas Rajiv.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Sejumlah kader Partai NasDem Kabupaten Indramayu ramai-ramai mengundurkan diri partai politik tersebut dan pindah ke Perindo. Pengunduran diri secara massal itu bermula dari masalah Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Indramayu Husen Ibrahim yang kecewa lantaran tak menjadi nomor urut 1 di dapil Jawa Barat 8 dalam pencalegan DPR RI.
Baca Juga: Caleg NasDem Ngamuk Terus Robek Foto Surya Paloh Gegara Diminta Setoran Rp3,5 Miliar, Alamak!
Husen Ibrahim yang terima tak dapat nomor urut satu justru diminta setor Rp3,5 miliar dengan uang segitu dia dijanjikan dipindah ke nomor urut dua.
"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalegan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1 namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan malah bocoran A1 yang kami terima kami dijanjikan nomor urut 3," ungkap Husein dilihat dari video instagram @jayalah.negriku, Selasa (13/6/2023).
"Di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3 disaat itu DPW melakukan rapat dan diputuskan saya boleh dipindahkan ke nomor urut 2 dengan catatan Rp3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya," ujarnya.
