Omongan Bos Garuda yang Bilang DPR Minta 80 Kursi Gratis untuk Pergi Haji Dibantah Keras: Semuanya Bayar, Tidak ada yang Gratis!

Omongan Bos Garuda yang Bilang DPR Minta 80 Kursi Gratis untuk Pergi Haji Dibantah Keras: Semuanya Bayar, Tidak ada yang Gratis! Kredit Foto: Reuters/Ahmed Yosri

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis membantah pernyataan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia yang menyebut Anggota DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi business class untuk berangkat haji.

Menurut dia, pihaknya selama ini mengikuti perkembangan keberangkatan haji tidak pernah sekalipun meminta untuk disiapkan kursi kelas bisnis, apalagi memintanya dengan gratis.

“Jadi apa yang disampaikan Dirut Garuda Indonesia itu tidak benar. Semua yang terkait dengan keberangkatan Anggota DPR Komisi VIII yang merupakan Panja Haji melaksanakan tugas pengawasan haji, jumlahnya hanya 38 orang, dan ada juga dari fungsi lain dan semuanya dibayar dengan penuh, tidak ada yang gratis. Sementara untuk pemesanan tiketnya sepenuhnya diserahkan kepada pihak travel perjalanan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu kemarin.

Baca Juga: Bikin Gaduh, Loyalis AHY Semprot Nasdem: Kalau Demokrat dan PKS Balik Kanan Gegara Asbunnya Ahmad Ali, Siap-siap Aja Anies Gak Bisa Nyapres!

Lanjutnya, ia mengatakan tidak mudah bagi Garuda Indonesia untuk mengangkut 80 Anggota DPR.

Baca Juga: PKS Bereaksi Soal Rencana Pertemuan AHY-Puan, Nggak Disangka-sangka Begini Sikapnya

“Bila demikian, mestinya Garuda tidak perlu memaksa diri dengan membuat opini yang menyesatkan itu. Toh Anggota DPR bisa memesan tiket dari maskapai lainnya, yang bisa menyediakan bahkan mungkin dengan harga yang lebih murah,” cetusnya dia.

Baca Juga: Omongannya Soal LGBT Kodrat Tuhan Ramai Diprotes, Mahfud MD Beri Klarifikasi: Itu Pernyataan DPR, Bukan Saya!

“Saya rasa kalau Garuda tidak sanggup, ya terus terang saja, tidak usah membuat pernyataan yang tidak benar dan bisa jadi fitnah terhadap DPR. Bila demikian agar Komisi VIII DPR segera membooking dari maskapai selain Garuda. Dan karena sudah sangat merugikan DPR, maka harusnya Dirut Garuda segera menarik pernyataannya dan meminta maaf. Agar tidak mengganggu konsentrasi pelaksanaan dan pengawasan haji oleh DPR,” tukas dia.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover