Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, meminta menggunakan mandor asing dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angkat bicara menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang mengaku memilih Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara (IKN) karena alasan kualitas.
Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Rachman Arief Dienaputra, mengatakan, sebenarnya kualitas, tenaga kerja lokal sudah sangat mumpuni, banyak ahli konstruksi di dalam negeri yang hasil kerjanya bisa di adu dengan tenaga kerja asing.
Meski demikian, Rachman Arief Dienaputra mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi detail tentang maksud pernyataan Menko Luhut.
"Tetapi, kita ingin sampaikan saja bahwa secara umum tenaga kerja kita sudah qualified untuk bisa mengelola proyek-proyek konstruksi yang ada di Indonesia," ujar Rachman kepada wartawan Jumat (16/6/2023).
Rachman Arief menduga pernyataan Luhut mengacu pada pengerjaan bagian konstruksi bangunan yang memang menggunakan teknologi tinggi sehingga terpaksa menggunakan tenaga kerja asing. Intinya kata dia dalam pembangunan IKN pemerintah tetap memakai jasa tenaga kerja lokal.
"Tapi intinya, kita menyampaikan bahwa tenaga kerja konstruksi kita masih siap untuk mengawal program-program konstruksi yang ada di Indonesia," ungkap Rachman.
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal Tenaga Kerja Asing (TKA) dipekerjakan pemerintah di Ibu Kota Negara (IKN) Penajam Paser, Kalimantan Timur.
Luhut menyebut pemerintah lebih memilih pekerja asing ketimbang lokal demi menjaga kualitas semua infrastruktur di IKN.
"Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas," kata Luhut dilansir Populis.id Rabu (14/6/2023).
