Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said menanggapi pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang menyebut soal potensi Anies Baswedan menjadi tersangka.
Sudirman menilai Denny tidak mungkin mengarang dalam membuat pernyataan, karena seorang intelektual. "Prof Denny itu hampir seluruh yang dikatakan itu menjadi kebenaran ya, ya dia seorang intelektual, seorang akademisi lah tidak mungkin ngarang-ngarang dan kita memberi apresiasi karena yang disampaikan Prof Denny semacam early warning, jangan sampai itu terjadi gitu," kata Sudirman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2023).
Ia menyatakan jika permasalahan hukum tersebut dibuat-buat secara politis, pihaknya siap melawan. "Kalau itu bagian dari langkah politik penjegalan orang atas hak politiknya itu harus dilawan," ujar Sudirman.
"Dan cara melawan dengan opini publik karena ini ranahnya publik bukan pribadi," sambungnya.
Sudirman pun berharap pernyataan yang disampaikan Denny terkait potensi Anies ditersangkakan tidak terjadi. "Saya kira ini bukan karangan karena dari waktu ke waktu muncul keputusan macam itu dan sekarang dalam urusan KPK kita berdoa tidak terjadi begitu," jelasnya.
Sebelumnya, ahli hukum tata negara, Denny Indrayana kembali melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dinamika politik di Indonesia. Ia menyebar rumor bahwa bakal calon presiden Anies Baswedan nantinya bakal menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Anies segera jadi tersangka di KPK. Kabar itu sudah menjadi informasi yang beredar di banyak kesempatan. Bukan hanya saya, banyak yang sudah menyatakannya. Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, misalnya, dalam beberapa podcast sudah menyatakan, pentersangkaan adalah salah satu skenario pamungkas Istana untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024,' tulis Denny melalui akun Twitter pribadinya, Rabu, (21/6/2023).
Bahkan, dalam cuitanya Denny menduga semua komisioner KPK sudah sepakat Anies segera ditetapkan seagai tersangka. Menurutnya, hal ini mulai terbaca ketika masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang Mahkamah Konstitusi (MK) selama satu tahun.
"Setelah KPK 19 kali ekspose, ini pemecah rekor, seorang anggota DPR menyampaikan, Anies segera ditersangkakan. Semua komisioner sudah sepakat. Makin terbaca, kenapa masa jabatan para pimpinan KPK diperpanjang MK satu tahun. Untuk menyelesaikan tugas memukul lawan-oposisi, dan merangkul kawan-koalisi, sesuai pesanan kuasa status quo," kata Denny.
Sebenarnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut mengaku tidak terkejut. Karena dalam tulisan, “Bagaimana Jokowi Mendukung Ganjar, Mencadangkan Prabowo, dan Menolak Anies, ia sudah sampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan 9 strategi 10 sempurna, yakni:
Pertama, di tahap awal, Presiden Jokowi dan lingkaran dalamnya mempertimbangkan opsi untuk menunda pemilu, sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden.
Kedua, masih di tahap awal, segaris dengan strategi penundaan pemilu, sempat muncul ide untuk mengubah konstitusi guna memungkinkan Presiden Jokowi menjabat lebih dari dua periode.
Ketiga, menguasai dan menggunakan KPK untuk merangkul kawan dan memukul lawan politik.
Keempat, menggunakan dan memanfaatkan kasus hukum sebagai political bargaining yang memaksa arah parpol dalam pembentukan koalisi pilpres.
Kelima, jika ada petinggi parpol yang keluar dari strategi pemenangan, maka dia beresiko dicopot dari posisinya.
Keenam menyiapkan komposisi hakim Mahkamah Konstitusi untuk antisipasi dan memenangkan sengketa hasil Pilpres 2024.
Ketujuh, adalah tidak cukup hanya mendukung pencapresan Ganjar Pranowo, Jokowi juga memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.
Kedelapan, Jokowi adalah membuka opsi mentersangkakan Anies Baswedan di KPK. Ini sudah menjadi rahasia umum, terkait dugaan korupsi Formula E.
Kesembilan, adalah mengambil alih Partai Demokrat melalui langkah politik yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Kesempuluh, yang menyempurnakan adalah dengan berbohong kepada publik. Presiden Jokowi berulang kali mengatakan urusan capres adalah kerja para Ketum Parpol, bukan urusan Presiden. Belakangan, baru Beliau akui akan cawe-cawe dalam Pilpres 2024.
"Satu persatu tulisan saya di 24 April 2023 itu mulai terbukti. Saya berharap, Presiden Jokowi menghentikan cawe-cawenya, termasuk mentersangkakan dan menjegal Anies. Kalau masih diterus-teruskan, menjadi pertanyaan apa maksud dan tujuannya?" kata Denny.
Ia mengatakan, salah satu hipotesis yang tidak terhindar terlintas di kepalanya adalah, Presiden Jokowi justru mengundang ketidakpastian dan kegaduhan, yang berujung menunda Pemilu, dan memperpanjang masa jabatannya sendiri. "Semoga hipotesis saya keliru," jelas Denny.
