Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil meminta kepada masyarakat agar tidak lagi menggelar aksi unjuk rasa terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang.
Ia menyarankan agar masyarakat sabar menunggu informasi yang rencananya akan disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Selasa, 27 Juni 2023 atau Rabu, 28 Juni 2023.
“Saya meminta masyarakat tidak perlu demo-demo lagi, tunggu saja pengumuman resmi di hari Selasa atau Rabu yang akan disampaikan oleh Pak Menko, seperti apa responsnya mari tunggu saja,” kata Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat pada Minggu, (25/6/2023).
Ia juga mengatakan, apabila Al Zaytun dijatuhi sanksi administrasi maka penanganan para santri merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag).
“Sudah saya sampaikan kewenangan administrasi termasuk penanganan siswa yang jumlahnya ribuan. Kalaupun terjadi tindakan administrasi pasti sudah dihitung dan disiapkan dengan baik. Kewenangannya adalah Kemenag, bukan di Pemprov Jabar,” jelasnya.
Ridwan Kamil pun beharapan, keputusan yang diambil pemerintah nantinya sesuai dengan keinginan masyarakat.
“Mudah-mudahan dan Insya Allah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat secara umum,” katanya.
