Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengklaim kondisi Indonesia sekarang ini jauh lebih berbahaya dan lebih sadis dibanding era penjajahan. Dia mengatakan kondisi sekarang justru jauh lebih mengerikan dari era VOC.
Gatot mengklaim kini tingkat pendidikan di Indonesia merosot jauh, banyak anak muda yang tak bisa mengenyam pendidikan dengan baik, kemiskinan tumbuh subur di seluruh pelosok negeri, mirisnya itu terjadi di Indonesia yang kaya sumber daya alam.
"Jadi itu ada protektif terhadap anak bangsa ini yang baru merdeka, yang akademisinya juga tidak banyak, tingkat kemiskinannya lebih banyak lagi, kemudian punya sumber daya yang luar biasa. Sudah protektif," kata Gatot Nurmantyo dalam sebuah wawancara di saluran Youtube Refly Harun dilansir Jumat (14/7/2023).
"Maka harus perlu dicerdaskan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Maka ada Pancasila tadi untuk menjaga agar tidak boleh liberalisme, kapitalisme, dan komunisme masuk karena itulah cita-cita kemerdekaan. Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC, lebih bahaya daripada (penjajahan) Belanda," tambahnya.
Lebih lanjut, pria yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden Pendamping Anies Baswedan itu mengatakan, kesengsaraan rakyat Indonesia bakal berlanjut sebab sekarang kapitalisme juga subuh di Tanah Air, hal ini kata dia bakal memicu lahirnya gerakan komunisme.
Gatot menegaskan, liberalisme dan kapitalisme sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke-2 yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia menjelaskan, di dalam prinsip kapitalisme, banteng-banteng yang sudah luka dan tua harus mati. Menurutnya, hal ini sama sekali tidak berperikemanusiaan.
"Makanya dikatakan tadi bahwa adanya BLT dan sebagainya adalah suap politik agar masyarakat terlena karena media pun sudah dikuasai," ujarnya.
Kemudian, mantan Panglima Komando Cadangan Strategis AD itu mengatakan bahwa saat ini Pancasila sedang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme. Hal ini tentunya dapat berdampak buruk bagi rakyat Indonesia. Salah satunya dirasakan oleh petani yang kini harus membeli bibit dengan harga yang mahal.
Selain itu, petani tidak memiliki kewenangan untuk menentukan harga hasil pertanian. Harga hasil pertanian kini justru ditentukan oleh para pemain di pasar. Gatot menuturkan, apabila pemerintah memiliki tanggung jawab, maka pemerintahlah yang akan menentukan harga hasil pertanian tanpa merugikan petani, serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada mereka.
Baca Juga: Ribuan Mahasiwa dan Korban Penggusuran JIS Turun ke Jalan, Tuntut Anies Minta Keadilan, Benarkah?
Hal yang sama juga harus dilakukan kepada para peternak di dalam negeri. Tujuannya agar rakyat dapat membeli hasil pertanian dan peternakan dengan harga terjangkau. Bahkan, ketika harga sedang turun, pemerintah disarankan untuk membeli dari para petani dan peternak dengan harga normal untuk mencegah kerugian pada rakyat.
"Itulah BULOG yang sebenarnya, itu tugasnya, bukan jadi BUMN," tegasnya.
