Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas mencurigai Panji Gumilang dibekingi orang-orang kuat baik di dalam maupun di luar negeri. Pasalnya pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun itu hingga kini masih dibiarkan berkeliaran bebas dan masih sering melontarkan pernyataan kontroversial.
Tak hanya itu Anwar Abbas mengatakan, saat ini pemerintah juga terkesan takut menyentuh Panji Gumilang, hal ini pula yang membuat dirinya semakin curiga dengan begingan Panji.
"Kecurigaan bahwa yang bersangkutan bisa dan patut diduga punya bekingan orang kuat tidak hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri. Oleh karena itu adalah wajar timbul pertanyaan dalam hati apakah pemerintah takut untuk menyentuh yang bersangkutan?" kata Anwar Abbas kepada wartawan dilansir Senin (24/7/2023).
Adapun Panji Gumilang saat ini tengah terjerat kasus dugaan penistaan agama lantaran berbagai ajaran menyimpang di Al-Zaytun. Polisi telah mengkonfirmasi bahwa ada unsur pidana dalam kasus itu, sehingga status perkaranya naik ke tahap penyidikan, sayangnya hingga kini polisi menetapkan tersangka.
Tak hanya dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri juga tengah menyelidiki kasus lain yang menjerat panji gumilang yakni dugaan pencucian uang hingga korupsi dana BOS di Al-Zaytun.
Kendati demikian Panji Gumilang hingga kini masih dibiarkan bebas berkeliaran, dia bahkan terus mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversi yang condong sesat. Dia bahkan memamerkan pendukungnya pada acara peringatan 1 Suro yang digelar di Al Zaytun beberapa hari lalu.
"Bahkan tidak hanya itu, dia tampak dengan sombong dan pongahnya memperlihatkan kepada orang bahwa dia banyak pendukungnya yang diperlihatkan dalam kesempatan 1 Muharram kemarin," ucap Anwar Abbas.
Lantas, Anwar pun mempertanyakan independensi pemerintah dan Aparat Penegak Hukum apabila tak mampu menyentuh Panji Gumilang. Anwar menegaskan, apabila pihak yang berwenang tak mampu menindak tegas Panji, maka rakyat akan bertindak.
"Jika para penegak hukum disinyalir tidak lagi mampu menegakkan hukum yang menjadi tugasnya maka patut dan bisa diduga pemerintah dan para penegak hukum sudah kehilangan kemandiriannya. Rakyatlah yang akan berbicara dengan mempergunakan bahasa dan caranya sendiri," tuturnya.
