Loyalis garis keras Anies Baswedan, Musni Umar mengklaim bakal calon presiden usungan Koalisi Perubahan itu bakal menyulap Indonesia seperti Jakarta jika Anies terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.
Di tangan Anies, kata Musni Umar seluruh rakyat Indonesia bakal hidup makmur. Salah satu yang bakal dilakukan Anies kata Musni adalah melanjutkan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang ia pernah dijalankan Anies ketika menjadi Gubernur DKI. Itu adalah program lanjutan yang dicetus Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“ANIES BASWEDAN AKAN UBAH INDONESIA SEPERTI JAKARTA. Semua yang baik dan memberi manfaat besar bagi rakyat akan diteruskan dan ditingkatkan. Sebagai contoh, Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas dan dijalankan Jokowi dan Ahok pada saat memimpin DKI Jakarta, karena dinilai baik dan sangat bermanfaat bagi warga Jakarta, Anies Baswedan tingkatkan dan perluas penerimanya termasuk anak-anak warga DKI yang belajar di sekolah agama dan pesantren yang diberi nama KJP Plus. Begitu juga Kartu Jakarta Sehat (KJS Plus),” kata Musni Umar dilansir Populis.id dari sebuah cuitan di akun twitternya @musniumar Senin (24/7/2023).
“Selain itu, Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang dirintis pembangunannya, jika tidak salah sejak Gubernur Fauzi Bowo sampai Jokowi dan Ahok, Anies Baswedan bangun dengan sangat megah dan berstandar internasional (FIFA) Plus,” tambahnya.
Dengan mengembangkan semua program tersebut, Musni mengaku yakin Anies Baswedan dapat dengan mudah mewujudkan salah satu visi misinya yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Dalam berbagai kesempatan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 selalu mengemukakan: jika diberi amanah memimpin Indonesia akan memberi titik perhatian pada pelaksanaan keadilan sosial,” tuturnya.
Dikatakan Musni, masalah keadilan sosial di negara ini memang sangat sukar diwujudkan, ketimpangan sosial kata dia bahkan sudah terjadi sejak era orde baru sampai sekarang ini.
“Masalah keadilan sosial, sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi, harus diakui minus dalam pelaksanaannya. Pada hal masalah keadilan merupakan sila ke-2 dan sila ke-5 dari Pancasila,” ucapnya.
“Semua undang-undang dan kebijakan serta implementasinya harus selalu mendasarkan teknokratis, kesetaraan dan keadilan bagi semua. Memberi perhatian pada keadilan tidak akan mengecilkan yang besar. Membesarkan yang kecil tidak akan mengecilkan yang besar, karena yang besar diperlukan untuk menghela dan mempercepat kemajuan Indonesia,” tambahnya memungkasi.
