Anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penindakan.
Hal ini dibuktikan dengan adanya OTT terhadap pejabat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dalam kasus dugaan korupsi.
"Meski ada pernyataan yang kontra dari Pak Luhut (LBP) terhadap penindakan KPK dalam bentuk OTT. Nah, OTT oknum Basarnas (25/7/2023) menunjukkan bahwa KPK tetap melakukan OTT," kata Arsul pada Rabu, (26/7/2023), seperti dilansir dari Antara.
Ia menilai sudah sepatutnya praktik kolutif dan koruptif dalam berbagai bentuknya harus ditindak, tak terkecuali dugaan suap dalam pengadaan barang di Basarnas.
Penindakan kasus korupsi, ujarnya lagi, bisa dilakukan dengan OTT ataupun melalui penyelidikan biasa (case building). Atau, campuran kedua cara tersebut, terutama ketika kasusnya dikembangkan.
Untuk itu, Arsul mengingatkan agar KPK tidak melupakan pula penindakan kasus korupsi melalui case building,selain melalui OTT sebagaimana yang dilakukan saat ini.
"Namun kita juga harus ingatkan KPK agar jangan juga melupakan penanganan kasus-kasus korupsi berbasis case building, terutama kasus-kasus besar yang sampai sekarang belum tuntas," katanya.
