Politisi PKS Mulyanto ikut menyoroti gaji Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai komisaris utama Pertamina. Dimana Ahok disebut-sebut menerima gaji hingga Rp8,36 miliar perbulan, Mulyanto yang juga anggota DPR RI itu mendesak Pertamina untuk segera memberi klarifikasi. Jika benar Ahok menerima gaji sebesar itu, maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perlu turun tangan mengaudit struktur gaji di perusahaan pelat merah itu.
"Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar. Kalau berita ini benar maka sungguh ironis sekali," kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (4/8/2023).
Mulyanto mengaku prihatin bila besaran gaji Komisaris dan Direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebab besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan.
Ia menegaskan bukan kekayaan alam itu bukan tujuannya untuk kemakmuran segelintir orang para pengurus BUMN Migas.
"Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam kita dinikmati dan menjadi bancakan oleh segelintir penguasa. Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan karena kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi serta harga BBM yang kembali merangkak naik," tegas Mulyanto.
Sebelumnya, Basuki Tjahja Puranama dipastikan akan tetap menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Hal itu diketahui berdasarkan surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Meski tidak menjadi Dirut PT Pertamina, Ahok tetap menerima gaji fantastis. Dengan jabatan Komisaris Utama BUMN Migas itu, Ahok akan menerima hingga Rp 8,36 miliar per bulan.
Apabila mengacu pada laporan keuangan terakhir perseroan, tahun 2022, kompensasi yang dibayar dan terutang pada Dewan Komisaris Pertamina pada periode yang berakhir 31 Desember 2022 sebesar US$ 46,84 juta atau sekitar Rp 702,6 miliar.
Adapun struktur komponen remunerasi yang diberikan kepada dewan komisaris dan direksi terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas, dan tantiem/insentif kinerja. Honorarium komisaris utama yang dijabat oleh Ahok adalah sebesar 45i gaji direktur utama.
Selain menerima gaji, direksi dan komisaris menerima tunjangan. Bagi direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan. Sedangkan, dewan komisaris menerima tunjangan hari raya, tunjangan transportasi dan asuransi purna jabatan.
Saat ini, Pertamina tercatat memiliki 7 orang komisaris termasuk Ahok. Sehingga bila kompensasi itu dibagi secara merata, maka setiap komisaris termasuk Ahok mendapat Rp100,37 miliar per tahun (Rp 702,6 miliar dibagi 7 orang) atau sekitar Rp8,36 miliar per bulan.
Jumlah ini jauh lebih dari yang Ahok terima pada tahun sebelumnya sebesar Rp 34,3 miliar per tahun atau sekitar Rp 2,8 miliar per bulan.
