Pengamat politik, Yudha Kurniawan menilai tiket calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto bisa saja jatuh ke tangan Golkar atau PAN yang baru bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
Jika itu tejadi, maka Gerindra melanggar piagam KKIR yang sebelumnya telah disepakati bersama PKB, salah satu poin dalam piagam tersebut adalah memberikan jatah cawapres pendamping Prabowo kepada Muhaimin Iskandar (Cak Imin).
“Masuknya partai peserta baru dalam Koalisi KKIR mulai memiliki pengaruh pada konsensus politik yang telah dicapai Gerindra-PKB,” ujar Yudha dalam keterangannya Kamis (17/8/2023).
“Bagi PKB, dengan masuknya partai-partai lain ke dalam koalisi, muncul kebutuhan untuk mempertegas Piagam KKIR sebagai pijakan awal koalisi. Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk memastikan nilai tawar yg besar bagi posisi PKB di dalam koalisi dalam menentukan arah koalisi ke depan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Yudha menyebut dukungan yang begitu cepat terhadap Prabowo tentunya sarat dengan berbagai kepentingan politik dari partai-partai pemilu mengingat waktu yang semakin mendekati pelaksanaan pemilu.
“Pasca deklarasi dukungan, belum terlihat sikap partai-partai lain terkait dengan Piagam KKIR. Disini peran partai Gerindra juga sangat penting untuk mendorong partai-partai lain menghormati piagam KKIR,” ujar Yudha.
Selain itu, dalam dinamika politik, Yudha menilai tentu saja berbagai kemungkinan bisa terjadi, termasuk melakukan kalibrasi ulang terhadap konsensus koalisi politik.
“Ada dua hal yang mungkin bisa ditempuh para partai koalisi pendukung Prabowo; pertama, melakukan kalibrasi ulang atas Piagam KKIR tanpa menegasikan peran PKB sebagai koalisi awal dan tentu saja yang kedua, belum terlambat bagi PKB untuk membangun konsensus baru dengan koalisi lama; PDI Perjuangan atau Demokrat,” ujarnya.
Lebih dari itu, Yudha mengingatkan koalisi antara Gerindra-PKB merupakan sejarah baru bagi kedua partai. PKB sebetulnya memiliki sejarah panjang justru dengan dua partai lain yang kemungkinan besar akan menjadi kompetitor pada gelaran Pemilu 2024 yang akan datang, yaitu PDI Perjuangan dan Demokrat.
“Ada beberapa pandangan bahwa koalisi gemuk atau tenda besar ini akan menyulitkan distribusi kerja-kerja politik jika kedepan koalisi ini memenangkan pemilu. Belum lagi masalah lain yang mungkin muncul dalam proses perjalanan pemerintahan yaitu distribusi kekuasaan,” ujar Yudha.
