Pengamat politik sekaligus kritikus Rocky Gerung mengaku tersinggung dengan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo di sidang tahunan bersama MPR, DPR dan DPD RI beberapa waktu lalu. Dalam pidatonya, kepala negara mengaku tak masalah dirinya dicaci maki disebut presiden tolol hingga firaun.
Menurut Rocky Gerung, Jokowi tak seharusnya menyampaikan hal itu di mimbar negara, lagipula dia mengaku tak tersinggung, jadi seharusnya hal itu diucapkan di hadapan publik.
Rocky merasa pernyataan Jokowi untuk menyindir pernyataan yang ia lontarkan baru-baru ini, dimana dia menyebut Jokowi ‘bajingan tolol’ yang akhirnya berpolemik dan berujung laporan polisi. Rocky menyebut apa yang ia sampaikan adalah bagian demokrasi,jadi Jokowi seharusnya tak mempermasalahkannya.
"Kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi. Salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi itu," kata Rocky dikutip Jumat (18/8/2023).
Rocky menegaskan Presiden Jokowi seharusnya sadar, bahwa di negara demokrasi semua kebijakan pemerintah adalah bojek kritik dan caci maki. Jika pemerintah alergi dicaci maki, maka seharusnya dia tak membuat kebijakan apapun
"Ada satu yang diabaikan Pak Presiden, kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah obyek caci maki. Jadi, kalau enggak mau dicaci maki, ya jangan bikin kebijakan. Dia ditakdirkan untuk dicaci maki, karena dia adalah petugas rakyat," terangnya.
Rocky juga mengaku sebagai rakyat, ia mempunya posisi moral lebih tinggi sekalipun dengan Presiden.
"Kita gaji Pak Presiden, posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Presiden itu peminta-minta suara waktu Pemilu. Dia kampanye, mau bikin ini-itu, ayo pilih saya, karena itu dia harus menerima konsekuensi ketika dia jadi pejabat publik. Dia harus rela dicaci maki. Tapi bukan caci maki personal, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik," tegasnya.