Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pasang badan membela Prabowo Subianto yang babak belur diserang PDI Perjuangan. Dimana Ketua Umum Partai Gerindra itu dicap sebagai penjahat lingkungan gara-gara proyek lumbung pangan atau food estate. Prabowo disebut menggunduli hutan dan menghamburkan triliunan rupiah namun proyek tersebut justru tak jelas arahnya.
Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sigit Widodo mengatakan, program lumbung pangan adalah salah satu proyek prioritas pemerintah Presiden Joko Widodo yang layak diapresiasi.
Program itu kata Sigit Widodo merupakan langkah pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara mandiri pangan. Jadi kata dia tak ada alasan untuk tidak setuju dengan program tersebut.
"Program Food Estate ini langkah tepat untuk mewujudkan kemandirian pangan dan bisa diarahkan untuk membuat Indonesia menjadi lumbung pangan dunia di masa depan," kata Sigit dalam sebuah cuitan di akun twitternya dilansir Populis.id Jumat (18/8/2023).
Sebagai parpol penguasa dan menjadi pendukung utama Presiden Jokowi, PDIP kata Sigit seharusnya ikut putar otak untuk mensukseskan program tersebut, bukan sebaliknya justru menyinyir dan menyerang Prabowo yang hanya ditugasi Jokowi mengeksekusi program tersebut.
"Kalau ada yang belum sempurna, ya kita perbaiki. Kenapa harus sesinis ini penilaiannya?" tukasnya.
Sebagaimana diketahui, PDI Perjuangan melalui Sekretaris Jenderalnya Hasto Kristiyanto menyerang Prabowo habis-habisan terkait proyek lumbung pangan itu.
Serangan Hasto dilancarkan setelah Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan terhadap Menteri Pertahanan itu untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Kedua partai politik itu sebelumnya digadang-gadang bakal merapat ke PDIP untuk mendukung Ganjar, namun urung karena berbagai alasan.
Baca Juga: Takut Kena Tikung Prabowo, PDIP Pertimbangkan Mas Gibran Jadi Cawapres Ganjar Pranowo
"Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan," kata Hasto.
