Pengamat politik Rocky Gerung menanggapi pdato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR yang menyorot masalah kesantunan bangsa saat ini yang mulai memudar dengan menyebarnya budaya caci maki.
Menurut Rocky Gerung sebagai pejabat publik memang sudah sepatutunya siap dicaci maki dalam urusan kebijakan publik. Ia menilai ucapan kasarnya yang sempat bikin heboh dilakukan di ruang publik melalui instrumen kritik yang dalam demokrasi sah untuk disampaikan.
"Kekasaran saya itu saya ucapkan di ruang publik yang dijaga oleh peralatan demokrasi. Jangan salahkan demokrasi. Salahkan kebijakan yang memungkinkan dikritik di dalam sistem demokrasi itu," kata Rocky Gerung seperti dilansir dari Topreview.
Selain itu kata dia, seorang pejabat publik merupakan petugas rakyat yang pantas disampaikan kritik.
Baca Juga: Omongan Prabowo Menggelegar, Ganjar dan Anies Ditantang Adu Gagasan di Pilpres 2024
"Ada satu yang diabaikan Pak Presiden, kebijakan yang masuk di dalam wilayah demokrasi itu adalah obyek caci maki. Jadi, kalau enggak mau dicaci maki, ya jangan bikin kebijakan. Dia ditakdirkan untuk dicaci maki, karena dia adalah petugas rakyat," papar Rocky Gerung.
Lebih lanjut, kata Rocky Gerung, dirinya sebagai rakat memiliki posisi moral yang lebih tinggi dari Presiden.
"Kita gaji Pak Presiden, posisi moral saya sebagai warga negara lebih tinggi dari dia. Presiden itu peminta-minta suara waktu Pemilu. Dia kampanye, mau bikin ini itu, ayo pilih saya, karena itu dia harus menerima konsekuensi ketika dia jadi pejabat publik," ujarnya.
Baca Juga: PDIP: Selamat Pak Budiman Sudjatmiko Jadi Cawapres Prabowo
"Dia harus rela dicaci maki. Tapi bukan caci maki personal, tapi caci maki pada dia yang menduduki posisi publik," lanjut Rocky Gerung.
