Pemaksaan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak hanya berlaku untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal capres Anies Baswedan.
Pasalnya Demokrat tidak lagi memaksakan AHY menjadi cawapres pada koalisi yang baru setelah hengkang dari KPP usai Anies Baswedan mendeklarasikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandal alias Cak Imin sebagai pendampingnya di Pilpres 2024.
Baca Juga: Jebakan NasDem untuk Demokrat dalam Koalisi Anies
Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak pun menyarankan Demokrat untuk tidak bergabung pada koalisi manapun jika AHY tidak menjadi cawapres, agar konsisten dengan keinginannya di KPP.
"Jadi pemaksaan AHY sebagai cawapres hanya berlaku untuk Koalisi Perubahan? Saran saja sih, agar konsisten, kalau koalisi yang baru juga menolak AHY sebagai cawapres, mending gak usah gabung ke koalisi manapun," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (7/9).
Jadi pemaksaan AHY sbg cawapres hanya berlaku utk Koalisi Perubahan ? Saran saja sih, agar konsisten, kalau koalisi yg baru juga menolak AHY sbg cawapres, mending gak usah gabung ke koalisi manapun ???? pic.twitter.com/s15z0gArOb
— Lukman Simandjuntak (@hipohan) September 6, 2023
Sebelumnya, Partai Demokrat mengklaim dalam proses komunikasi bersama koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto nanti, pihaknya tak akan menawarkan AHY sebagai bakal cawapres.
"Saya rasa kita menyerahkan itu (AHY menjadi bakal cawapres) kepada partai-partai politik yang berkenan untuk kerja sama dengan kita," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/9/2023) dikutip dari Republika.
