Kader Partai Demokrat, Eko Jhones menunjukkan kediktatoran NasDem dalam pemasangan bakal capres Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Pilpres 2024.
Kediktatoran ini yaitu ketika NasDem mempersilahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar dari koalisi jika tidak setuju duet Anies Baswedan dengan Cak Imin. Dan seharusnya sebelum deklarasi cawapres, semua partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyepakati keputusan tersebut.
Baca Juga: Berbeda dengan Prabowo dan Ganjar, Elektabilitas Anies Tak Perlu Dihitung
"Mengerikan! PKS saja dipersilahkan pergi oleh Nasdem jika gak setuju Anies-Cak Imin," ucap loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Senin (11/9).
"Padahal alasan Anies cawapres harus disepakati semua partai koalisi baru Deklarasi. Nyatanya yang gak setuju malah suruh pergi! Diktator kali ternyata ya hahaha," sambungnya.
Mengerikan! PKS saja dipersilahkan pergi oleh Nasdem jika gak setuju Anies-Cak Imin.
— Eko Jhones (@ekojhones77) September 10, 2023
Padahal alasan Anies cawapres harus disepakati semua partai koalisi baru Deklarasi.
Nyatanya yg gak setuju malah suruh pergi! Diktator kali ternyata ya hahaha pic.twitter.com/XwXv3e5KZj
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tidak bisa memaksakan PKS tetap memberikan dukungan untuk Anies-Cak Imin, sehingga pihaknya mempersilahkan jika ingin keluar.
Untuk diketahui, ketika Anies-Cak Imin dideklarasikan sebagai capres-cawapres untuk Pilpres 2024 di Surabaya beberapa waktu lalu, tidak satupun petinggi PKS yang hadir, bahkan bendera partai orange itu tidak terlihat di lokasi.
