Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak mengungkapkan bahwa janji bakal capres PDIP Ganjar Pranowo perkuat KPK tidak akan dipercaya karena Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya pada masa pemerintahan sekarang, KPK semakin lemah di bawah Jokowi, sedangkan Megawati pernah mengancam akan membubarkan lembaga anti rusuah tersebut, sehingga membuat janji Ganjar Pranowo ingin memperkuatnya jika jadi presiden diragukan.
Baca Juga: Head to Head Anies dengan Ganjar di LSI Denny JA Mencengangkan
"@jokowi sebagai petugas partai melemahkan KPK, Mega sebagai ketum partai ancam bubarkan KPK, lah bagaimana orang akan percaya janji @ganjarpranowo perkuat KPK?" ucapnya.
Lebih lanjut, bahkan anggota dari PDIP paling banyak terseret kasus korupsi selama berkuasa 2 periode, sehingga jika kembali berkuasa pemberantasan korupsi sepertinya tidak akan dilakukan.
"Sepertinya selama PDIP masih berkuasa dan jadi partai paling banyak terkena kasus korupsi, omong kosong kalau PDIP mau berantas korupsi," ujarnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (21/9).
@jokowi sbg petugas partai melemahkan KPK, Mega sbg ketum partai ancam bubarkan KPK, lah bgmana orang akan percaya janji @ganjarpranowo perkuat KPK ? Sptnya selama PDIP msh berkuasa dan jd partai plg banyak terkena kasus korupsi, omong kosong kalau PDIP mau berantas korupsi ???? pic.twitter.com/GEho72tZZf
— Lukman Simandjuntak (@hipohan) September 20, 2023
Sebelumnya, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menegaskan bahwa dirinya akan menguatkan KPK jika terpilih menjadi presiden menggantikan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2024 mendatang.
Ganjar menyampaikan pernyataannya ketika ditanya Najwa Shihab respons terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sempat meminta agar KPK dibubarkan.
Najwa Shihab sebagai pembawa acara bertanya apakah Ganjar setuju dengan pernyataan Megawati tersebut dalam acara 'Tiga Bacapres Bicara Gagasan'.
Ganjar awalnya menjelaskan mengenai data pengakan hukum yang sebelumnya ditampikannya dalam slide pemparan gagasannya. Ia menilai terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, yaitu budaya korup (aktor), kebijakan korup (regulasi), sistem atau aturan korup (kelembagaan), dan praktik korup (aktor).
