Kenapa Warga NU Masih Paling Banyak Memilih PDIP?

Kenapa Warga NU Masih Paling Banyak Memilih PDIP? Kredit Foto: Instagram/PDIP

Kader Partai Demokrat, Eko Jhones mengungkapkan penyebab warga Nahdatul Ulama (NU) masih menjadi yang paling banyak memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Menurut Eko, penyebabnya adalah strategi PDIP memilih cawapres dari tokoh NU sepuh, seperti yang terjadi pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Baca Juga: Suara PDIP di Pileg 2024 Diprediksi Melorot Usai Kaesang Jadi Ketum PSI

"Sudah bisa dipastikan itu makanya warga NU masih paling banyak milih PDIP karena strategi PDIP pilih cawapres dari kalangan NU yang sudah sepuh…," ungkapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (29/9).

Lebih lanjut, ia menyiratkan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno tidak akan menempati posisi cawapres bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. "Bung Sandi tetep jadi tim hore…," imbuhnya.

Sebelumnya, pengamat politik Dedi Kurnia Syah merasa PDIP maupun Megawati Soekarnoputri memiliki kecenderungan memilih tokoh-tokoh dari Nahdlatul Ulama sebagai cawapres.

"Megawati Soekarnoputri dan PDIP memang punya kecenderungan memilih tokoh NU sebagai cawapres," kata Dedi terkait cawapres Ganjar Pranowo, dikutip dari Republika.

Hal ini bisa dilihat dari sejarah politik PDIP dan Megawati sendiri, terutama dalam kontestasi pilpres. Terlebih, capres dari poros lain, Anies Baswedan, sudah lebih dulu menggaet tokoh NU sebagai cawapres.

Anies menggaet Muhaimin Iskandar yang tidak cuma Ketua Umum PKB tapi merupakan pula tokoh NU. Dedi berpendapat, masuknya Cak Imin ke Koalisi Perubahan tentu saja mengurangi porsi pemilih NU di Pilpres 2024.

Di sisi lain, ia melihat, Ketua Umum PBNU saat ini, KH Yahya Cholil Staquf, cenderung lebih dekat ke PDIP daripada ke PKB. Bahkan, ia secara terang-terangan sudah menolak jika NU dikaitkan dengan PKB.

"Ini menyiratkan jika PDI Perjuangan berpeluang kembali menggaet tokoh Nahdlatul Ulama (NU), utamanya dari kalangan sepuh," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) tersebut.

Terkait

Terkini