Pada sidang putusan tersebut juga terjadi perbedaan pendapat dari 9 Hakim MK terkait soal kepala daerah bisa menjadi capres. Lima hakim setuju, dua hakim menolak dan dua hakim menyatakan seharusnya gugatan tidak diterima. Namun hasil akhir mengabulkan sebagian putusan MK tersebut.
Beberapa pengamat dan tokoh mengkomentari negatif hasil putusan MK terkait usia minimal capres dan cawapres. Di antaranya adalah Aktivis 98, Firman Tendry, Ketum YLBHI, Muhamad Isnur, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi, dan putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid. Intinya mereka berpendapat MK seharusnya konsisten menolak seluruh gugatan batas usia capres-cawapres. Putusan itu membuat MK menciptakan kekacauan hukum dengan mengabulkan gugatan sebagian gugatan syarat cawapres demi melanggengkan Gibran Rakabuming.
