“Ini menjadi perhatian kita. Pegawai Pemprov Jakarta bisa melakukan hal yang sama dengan rekan mereka di sektor swasta, sehingga korupsi kecil yang menimpa masyarakat bisa diatasi,” tambahnya.
Alasan kedua yaitu keserakahan, sehingga KPK perlu menegakkan hukum melalui reformasi sistem peradilan. “Jika Indonesia ingin menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan perlu diperbaiki,” ujar Anies.
Lebih lanjut, ia menegaskan permasalahan korupsi harus ditangani dengan serius, dan kebijakan yang diambil juga harus sinkron. “Persoalannya adalah memastikan bahwa stabilitas politik diterjemahkan dalam konsistensi suatu kebijakan,” tuturnya.
