Ketua MKMK Minta Lupakan Persoalan Putusan MK

Ketua MKMK Minta Lupakan Persoalan Putusan MK Kredit Foto: Istimewa

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie meminta publik untuk melupakan persoalan putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membolehkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah.

Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mensahkan dan memberikan nomor urut kepada 3 pasangan calon untuk Pilpres 2024, sehingga kini masyrakat hanya tinggal memilih yang ingin didukung terlepas dari putusan MK yang dianggap untuk kepentingan bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Anies dan Ganjar Pasti Tahu Jokowi Curang atau Tidak dalam Pemilu

"3 paslon pilpres sudah resmi disahkm & sudah dapat no. urut masing-masing, tinggal dipilih pada 14-2-24 yad. Lupakan isu aturan main yang sudah diputus MK," ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (16/11). 

"Cukup jangan pilih yang tidak disuka. Pilih sesuai aspirasi dengan tidak jelek-jelekkan yang lain. Hormati pendukung mereka. Hindari kampanye negatif apalagi kampanye hitam," sambungnya.

Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka kini telah cacat secara hukum dan etika. Hal ini terjadi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat dan disanksi pemberhentian sebagai ketua.

Berdasarkan keputusan MKMK itu, Ketua PBHI Nasional, Julius Ibrani mengatakan, keputusan MK nomor 90 tahun 2023 yang membolehkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia di bawah 40 tahun asalkan berpengalaman atau sedang menjadi kepala daerah cacat secara prosedural dan sangat kental dengan indikasi kolusi serta nepotisme.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover