Pengamat politik Rocky Gerung meminta Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi (Manko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk tidak melarang publik sinis kepada Gibran Rakabuming Raka.
Mulanya Rocky Gerung mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahu akan ada demo buruh dan mahasiswa imbas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres di Pilpes 2024.
Baca Juga: Rocky Gerung Setuju Luhut Terkait Pencawapresan Gibran
"Saya kira iya Pak Jokowi tahu akan ada demo mahasiswa akan ada demo buruh tuh, kalau saya pergi ke daerah dalam satu minggu ini itu kelihatan memang ada pemanasan tuh, dan itu biasa aja kan," ucapnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (22/11).
"Kan hak buruh untuk mulai mengkonsolidasi diri, hak mahasiswa untuk kembali turun ke jalan, kenapa? karena ada kasus yang melanggar etika akademis yaitu kejujuran, ada kasus yang melanggar etika politik yaitu kompetisi yang tidak fair, dan semua itu didasarkan pada hasil Mahkamah Konstitusi" sambungnya.
Lebih lanjut menurut ahli filsafat itu, Luhut seharusnya mulai mengendapakan permasalahan putusan MK dan tidak melarang publik untuk sinis terhadap Gibran, karena akan percuma.
"Jadi Pak Luhut mestinya mulai mengendapkan dulu masalah ini supaya nanti satu waktu dia dengan bijak mengatakan oke solusinya begini, tapi bukan melarang orang untuk sinis pada Gibran itu enggak mungkin karena unstopable satir orang terhadap Gibran itu," tandasnya.
Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menilai pencalonan Gibran Rakabuming Raka kini telah cacat secara hukum dan etika. Hal ini terjadi setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran berat dan disanksi pemberhentian sebagai ketua.
