Pengamat ekonomi dan politik Anthony Budiawan mengungkapkan sejumlah lembaga negara yang berpotensi digunakan untuk cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka, salah satunya Mahkamah Konstitusi (MK).
Anthony mengatakan demokrasi kini dipreteli secara terang-terangan untuk Gibran, dimulai dari MK dan sekarang berlanjut ke APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), setelahnya berpotensi menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Juga: Rocky Gerung Minta Luhut Tidak Melarang Publik Sinis pada Gibran
"Indonesia dirusak, demokrasi dipreteli secara terang-terangan dengan melanggar peraturan dan UU. Berawal dari Gibran Gate di MK, terus bisa berlanjut ke Gate lainnya: Apdesi Gate, ASN Gate, KPU Gate, Bawaslu Gate dan terakhir akan ke MK Gate lagi. Hancur," ucap Anthony dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Rabu (22/11).
Indonesia dirusak, demokrasi dipreteli secara terang-terangan dengan melanggar peraturan dan UU. Berawal dari Gibran Gate di MK, terus bisa berlanjut ke Gate lainnya: Apdesi Gate, ASN Gate, KPU Gate, Bawaslu Gate dan terakhir akan ke MK Gate lagi. Hancur.https://t.co/tK24AcSw9Q
— Anthony Budiawan (@AnthonyBudiawan) November 22, 2023
Seperti diketahui, ribuan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam kelompok Desa Bersatu menggelar acara deklarasi dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Ahad (19/11/2023).
Di lokasi, tampak peserta yang semuanya mengenakan kemeja putih sudah memadati Indonesia Arena. Sebagian di antaranya mengenakan kemeja putih dengan lambang angka dua di dada dan gambar Prabowo-Gibran di bagian punggung. Tertera pula slogan "Desa Bersatu untuk Indonesia Maju" di bagian punggung.
Panitia menyebut, acara dihadiri Gibran Rakabuming. Sementara itu, di ruang VVIP tampak sejumlah elite partai pendukung Prabowo-Gibran dan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sudah hadir. Beberapa di antaranya adalah Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekretaris TKN Nusron Wahid.
