Perogram contract farming yang digagas capres nomor urut satu Anies Baswedan terlihat lebih pro atau berpihak ke rakyat, dalam hal ini petani, dibandingkan program food estate era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini bisa diketahui melalui perbedaan food estate Presiden Jokowi dengan contract farming Anies Baswedan yang ditunjukkan mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu.
Baca Juga: Heru Budi Tahu ASN Tidak Nyaman dengan IKN
"Beda food estate dengan contract farming? 1) food estate: lahan dimiliki dan diusahakan oleh BUMN atau perusahaan - untungnya dinikmati oleh pengusaha," ucap juru bicara pasangan Anies-Muhaimin itu.
"2) contract farming: lahan dimiliki dan diusahakan oleh petani. Untung usaha dinikmati oleh petani yang dijamin oleh pemerintah," sambungnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (30/11).
Beda food estate dg contract farming ?
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) November 29, 2023
1) food estate : lahan dimiliki dan diusahakan oleh BUMN atau perusahaan - untungnya dinikmati oleh pengusaha.
2) contract farming : lahan dimiliki dan diusahakan oleh petani. Untung usaha dinikmati oleh petani yg dijamin oleh pemerintah. https://t.co/9tMqH94j5q
Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyatakan tidak akan melanjutkan program food estate warisan pemerintahan Presiden Jokowi. Ia lebih memilih sistem contract farming.
Adapun secara umum contract farming adalah kesepakatan kerjasama antara petani dan perusahaan terkait pengelolaan hasil atau pemasaran produk pertanian. Nantinya, kata Anies, contract farming akan melibatkan BUMD, BUMN hingga pihak swasta.
"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta tapi pemerintah mempersiapkan regulasinya," kata Anies di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023) dikutip dari Suara.com.
