Warganet dengan akun X @apostiera meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menolak pengunduran diri Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Periode 2019-2024.
Dia meminta agar Presiden Jokowi membiarkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk memutuskan pelanggaran etik Firli Bahuri, dan jika memang terbukti bersalah dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), maka yang bersangkutan bisa diberhentikan dari lembaga anti rasuah itu.
Baca Juga: Meski Sudah Jelas Tersangka, Presiden Jokowi Perpanjang Masa Jabatan Firli Bahuri
"Sebaiknya Presiden menolak pengunduran diri Firli. Biarkan Dewas memutus pelanggaran etik agar ada catatan pelanggaran dan Polda Metro melimpahkan perkaranya ke Kejati DKI. Jika Firli menjadi terdakwa, maka dia akan diberhentikan," ucap warganet tersebut, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Jumat (22/12).
Sebaiknya Presiden menolak pengunduran diri Firli.
— apostiera ???? (@apostiera) December 21, 2023
Biarkan Dewas memutus pelanggaran etik agar ada catatan pelanggaran dan Polda Metro melimpahkan perkaranya ke Kejati DKI.
Jika Firli menjadi terdakwa, maka dia akan diberhentikan.https://t.co/j3gxEuOuAd
Seperti diketahui, Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK. Sebelumnya dia hanya dinonaktifkan dari posisinya karena terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Firli menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi dan masyarakat karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya hingga periode jabatannya berakhir, tapi ia mengklaim bersungguh-sungguh cinta tanah air.
"Saya memastikan, saya sungguh-sungguh cinta bangsa Indonesia, saya sungguh-sungguh cinta menjaga stabilitas nasional, menjaga iklim politik dan mensukseskan Pilpres 2024, sehingga kita menatap masa depan yang lebih baik, lebih baik dari hari ini dan lebih baik untuk anak keturunan kita di masa yang akan datang," ujar Firli di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (21/12).
Firli pun meminta kepada masyarakat untuk mengizinkan dirinya dan keluarga bisa hidup normal sebagai warga negara biasa.
