Terjawab Kenapa Ganjar-Mahfud dan AMIN Blunder Bicara Urusan Rakyat Bawah

Terjawab Kenapa Ganjar-Mahfud dan AMIN Blunder Bicara Urusan Rakyat Bawah Kredit Foto: Twitter @aniesbaswedan

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengungkapkan penyebab pasangan calon (paslon) nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) blunder bicara urusan rakyat dengan ekonomi rendah.

Menurut Teddy, Ganjar-Mahfud dan AMIN tidak mengerti kondisi dan kebutuhan rakyat kelas bawah, seperti yang terjadi pada usulan keduanya untuk bantuan sosial (bansos) agar dihentikan sementara hingga Pilpres 2024.

Baca Juga: Istana Terlihat Sangat Takut Ganjar Menang Pilpres 2024

"Usulan kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin untuk Bansos dihentikan selama Pilpres, sebenarnya tidak mengagetkan. Karena Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin kaum elit yang sama sekali tidak tahu dan tidak mengerti kondisi dan kebutuhan masyarakat bawah," ungkapnya.

"Makanya kenapa kalau bicara urusan rakyat bawah mereka gagap dan banyak blundernya? ya karena memang mereka sama sekali tidak mengerti," imbuhnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (4/1).

Sebelumnya, cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin setuju dengan usulan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk menunda penyaluran bansos hingga Pilpres 2024.

"Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai Pemilu," kata Cak Imin di Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara, Selasa (2/1) dikutip dari CNN Indonesia.

Cak Imin menilai penundaan bansos perlu dilakukan agar penumpang gelap yang memanfaatkan penyalurannya untuk kepentingan Pilpres 2024 bisa dihindari. Ia juga memastikan prosesnya akan tetap berlanjut setelahnya.

"Jatah bansos tetap diberikan tetapi proses penerimaannya supaya tidak ada yang numpang ditunda, untuk supaya tidak ditumpangi kepentingan pemilu," ujarnya.

Meskipun demikian, Ketua Umum PKB itu juga setuju penyaluran bansos tetap dilakukan, asalkan terdapat jaminan tidak ada kepentingan elektoral salah satu pasangan calon di dalamnya.

"Kalau memang bisa dilaksanakan tanpa ditumpangi oleh pasangan calon silakan dilanjutkan. Yang penting jaminan tidak ada yang menumpangi dari pasangan calon bansos," katanya.

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover