Politisi Ferdinand Hutahaean mengkritik keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membantah politisasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ferdinand mengatakan DPR hanya menyetujui anggaran untuk bansos bukan waktu pembagian, sedangkan Jokowi menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat pada masa kampanye Pilpres 2024.
Baca Juga: Kampanye Prabowo-Gibran Berpotensi Masuk Kejahatan Korupsi
"Yang disetujui DPR adalah anggarannya bukan waktu pembagiannya. Kenapa dibagi jelang Pilpres? Sudahlah pak Jokowi, jangan pikir rakyat ini bodoh pak..!!" ucapnya dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (3/2).
Yang disetujui DPR adalah anggarannya bukan waktu pembagiannya. Kenapa dibagi jelang Pilpres?
— Mpu Ferdinand Hutahaean (@ferdinand_mpu) February 2, 2024
Sudahlah pak Jokowi, jangan pikir rakyat ini bodoh pak..!! https://t.co/gpOPy8Hvpi
Melansir dari Tempo, Presiden Jokowi membantah mempolitisasi bantuan sosial (bansos) yang dapat menguntungkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
Mantan Wali Kota Solo itu menjelaskan bahwa anggaran bansos untuk masyarakat sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga bukan berdasarkan keputusan eksekutif atau pribadi.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).
Untuk diketahui, masyarakat umum dan kubu lawan Prabowo-Gibran mengkritik pembagian bansos di berbagai daerah saat kunjungan Jokowi pada tahun politik karena ditenggarai akan berdampaik pada suara paslon nomor urut dua.
Sekadar informasi, Presiden Jokowi menyebar bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun pada masa kampanye Pemilu 2024.
