Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menyebut ide cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka untuk membentuk kementerian baru demi menjalankan program makan siang dan susu gratis luar biasa.
Menurut Eko Kuntadhi, ide Gibran membentuk kementerian baru untuk program makan siang dan susu gratis merupakan pikiran besar, ia pun memprediksi sejumlah Direktorat Jenderal (Dirjen) keren di bawah kementerian tersebut.
Baca Juga: Melihat Ini, Suara Asli Ganjar dan Anies Diduga Hanya 10 Persen
"Ide yang luar biasa. Saya selalu suka dengan pikiran besar ini. Nanti di bawahnya ada Dirjen Urusan Bumbu Masak. Dirjen Urusan Perlengkapan Dapur. Dirjen Empat Sehat, Lima Sempurna. Direktorat Chef dan Racikan Bumbu. Ah, keren banget," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (24/2).
Ide yang luar biasa. Saya selalu suka dengan pikiran besar ini.
— Eko Kuntadhi (@ekokuntadhi1) February 23, 2024
Nanti di bawahnya ada Dirjen Urusan Bumbu Masak. Dirjen Urusan Perlengkapan Dapur. Dirjen Empat Sehat, Lima Sempurna.
Direktorat Chef dan Racikan Bumbu.
Ah, keren banget. pic.twitter.com/kKHwnnw1we
Sebelumnya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengaku sduah membicarakan pembentukan kementerian baru untuk menjalankan program makan siang dan susu gratis dengan pasangannya, Prabowo Subianto.
“Iya, sudah dibicarakan (pembentukan kementerian baru dengan Prabowo),” kata Gibran, di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (22/2/2024), dikutip dari rm.id.
Untuk membahas pembentukan kementerian baru, Gibran mengaku akan bertemu Prabowo. “Nanti malam (semalam) saya ketemu (Prabowo). Ada beberapa bahasan. Nanti saya kasih tahu bahasannya apa,” ucapnya.
Untuk diketahui, program makan siang dan susu gratis ditaksir memerlukan biaya sekitar Rp450 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu ada kementerian khusus yang mengurusnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Budiman Sudjatmiko mengatakan program makan siang dan susu gratis yang dijanjikan Prabowo-Gibran dalam kampanyenya harus segera dilaksanakan jika keduanya sah terpilih di Pilpres 2024, dan pembentukan Kemenko baru diperlukan karena program tersebut memerlukan pendekatan khusus.
