Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak merasa pelaporan dugaan gratifikasi calon presiden (capres) nomor urut tiga dari PDIP Ganjar Pranowo ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti direncanakan.
Pasalnya pada Januari 2024, Wakil Ketua Umum Parti Gelora Fahri Hamzah mengatakan akan ada capres yang menjadi tersangka pasca Pilpres 2024 setelah kalah satu putaran, dan hanya berselang 2 bulan laporan dugaan gratifikasi Ganjar Pranowo dipastikan akan diproses sesuai prosedur KPK.
Baca Juga: Prabowo Bisa Gunakan Hak Angket untuk Kembalikan Indonesia dalam Kejayaan Politik
"Januari, Fahri katakan bakal ada Capres tersangka, Maret, Ketua KPK pastikan laporan dugaan gratifikasi Ganjar diproses. Kok seperti direncanakan ya?" ucap Lukman, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Kamis (7/3).
Januari, Fahri katakan bakal ada Capres tersangka, Maret, Ketua KPK pastikan laporan dugaan gratifikasi Ganjar diproses. Kok seperti direncanakan ya ? ???? pic.twitter.com/nPLJ4WwP13
— Lukman Simandjuntak (@hipohan) March 7, 2024
Sementara itu, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo membantah menerima gratifikasi di Bank Jateng seperti yang dilaporkan Indonesia Police Watch (IPW) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya tidak pernah menerima pemberian/gratifikasi dari yang dia tuduhkan," kata Ganjar saat dihubungi, Rabu (6/3/2024), dikutip dari Detik.
Namun mantan Gubernur Jateng itu tidak menjelaskan lebih lanjut.
Seperti diketahui, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023 berinisial S ke KPK.
Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan bahwa laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
"IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023," katanya, dikutip dari Republika.
