Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk tidak mensponsori hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mulanya Rocky Gerung menebak Jokowi bertemu dua menteri PKB pada Senin (18/3/2024) untuk memeras agar partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar itu tidak mendukung pengguliran hak angket.
Baca Juga: PSI Sebut Masyarakat Akar Rumput Ingin Pencapaian Jokowi Dilanjutkan Prabowo-Gibran
"Gampang sekali untuk nebak itu, pasti dipanggil untuk diperes, enggak ada soal lagi, jadi kita enggak perlu tanya apa yang diucapin, ya pasti diminta PKB untuk tidak mensponsori angket," ungkapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (21/3).
Lebih lanjut, Rocky merasa Jokowi mengajukan permintaan agar PKB tidak mendukung hak angket karena akan membahayakan posisinya sebagai kepala negara, dan penyebab dua menteri tersebut yang dipanggil karena Jokowi mempunyai kasus yang bisa menjerat mereka.
"Lalu pertanyaannya kenapa diminta begitu? ya karena itu membahayakan Jokowi, lalu kenapa dua menteri dipanggil? ya karena dua menteri itu tetap ada sprindiknya di Jokowi kan gampang aja baca itu, jadi apapun bantahan istana itu enggak usah dipedulikan," tandasnya.
Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana meminta tidak perlu ada spekulasi dari pertemuan Presiden Jokowi dengan dua menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Senin (18/3/2024).
Apalagi bila pertemuan antara Jokowi dengan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dikait-kaitkan sebagai upaya presiden menghambat rencana hak angket di DPR.
"Tidak perlu berspekulasi ke mana-mana. Sampai saat ini, beliau berdua adalah menteri Kabinet Indonesia Maju yang berada dibawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi," kata Ari kepada wartawan, Selasa (19/3/2024), dikutip dari Suara.
Ari mengatakan pertemuan antara presiden dengan menteri merupakan suatu hal biasa. Adapun pertemuan dua menteri PKB dengan Jokowi merupakan inisiatif menteri terkait. "Apalagi Bapak Abdul Halim Iskandar sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap bapak presiden," katanya.
