Pengamat politik Rocky Gerung menilai jatah menteri di koalisi paslon nomor urut dua pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka habis dibagi di kalangan pendukung.
Dan menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran akan memintah jatah menteri kepada Prabowo Subianto untuk orang-orangnya, dan kemungkinan keduanya akan bersaing memperebutkannya karena jumlah kursi yang sedikit.
Baca Juga: Diskualifikasi untuk Prabowo-Gibran Hal yang Mustahil
"Dibagi di kalangan pendukung udah habis tuh, apalagi kalau Jokowi minta jatah dia tuh, dan jangan lupa Gibran juga akan minta jatah dia, kan jatah Gibran sama Jokowi berbeda kan, orang-orang Gibran juga menuntut karena enggak mungkin menuntut Jokowi menuntut Gibran," ucap Rocky Gerung.
"Jadi Gibran dan bapaknya juga akan memperebutkan kursi yang makin sedikit kan, maka akan terjadi persaingan antara Gibran dan bapaknya, kan sebetulnya begitu kan, selain Jokowi dengan Gibran, Jokowi dengan Jokowi," sambungnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (27/3).
Untuk diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan.
"Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [posisi menteri] itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25%, room [ruang] masih banyak," kata Ketua Umum Golkar Airlangga, dikutip dari Kabar24.bisnis.com.
Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat 5 jatah menteri di koalisi Prabowo.
Karena Golkar menurutnya all out membantu Prabowo di Pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendak, karena sebagai presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif.
"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada presiden terpilih. "Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
