Pengamat politik Rocky Gerung menilai 34 kursi menteri sangat sedikit bagi koalisi pasangan calon (paslon) nomor urut dua pemenang pemilihan presiden (Pilpres) 2024 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran secara terpisah akan meminta jatah menteri kepada Prabowo Subianto, selain itu Partai Demokrat dan Partai Golkar pun demikian, belum lagi pendukung lainnya.
Baca Juga: Kontribusi Gibran pada Prabowo 1,6 Persen
"Jadi sebetulnya kursi yang 34 itu sangat sedikit, Demokrat sudah wanti-wanti, Golkar bahkan menjelaskan dengan sangat sistematis bahwa dialah yang memenangkan calon pasangan ini," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (27/3).
Lebih lanjut, menurut Rocky, Gerindra merasa tanpa Gibran pun Prabowo memenangkan Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara yang diterima Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2024 yang hanya 2,8 persen.
"Dan sebetulnya Gerindra merasa bahwa gak ada Gibran juga kita sudah menang kok kalau kita lihat bagaimana komposisi PSI yang seharusnya jadi penanda bahwa Jokowi kalah artinya Gibran juga kalah tuh," jelasnya.
Untuk diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan.
"Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [posisi menteri] itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25%, room [ruang] masih banyak," kata Ketua Umum Golkar Airlangga, dikutip dari Kabar24.bisnis.com.
Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat 5 jatah menteri di koalisi Prabowo.
Karena Golkar menurutnya all out membantu Prabowo di Pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendak, karena sebagai presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif.
"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada presiden terpilih. "Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).
