Prabowo Mulai Kesal dengan Tuntutan Jatah Menteri

Prabowo Mulai Kesal dengan Tuntutan Jatah Menteri Kredit Foto: Warta Ekonomi

Pengamat politik Rocky Gerung menilai capres nomor urut dua pemenang Pilpres 2024 Prabowo Subianto mulai kesal dengan tuntutan jatah menteri pada kabinet mendatang dari partai-partai maupun pendukungnya.

Pasalnya Partai Gerindra yang berhak menyusun lebih dahulu menterinya malah mendapat bagian sedikit di dalam kabinet berdasarkan daftar yang beredar, dan ini berpotensi menjadi bancakan partai-partai maupun pendukung Prabowo Subianto.

Baca Juga: Gerindra Merasa Tak Ada Gibran Juga Prabowo Menang

"Jadi Gerinda juga berhak untuk menyusun lebih dahulu menteri-menteri dia tuh, dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang beredar hari ini bagian Gerinda justu lebih sedikit tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerinda tuh, nah ini yang potensial untuk jadi bancakan di dalam percakapan hari-hari ini," ucapnya.

"Dan pasti Pak Prabowo sudah mulai kehilangan keseimbangan, dia mulai kesel 'kurang ajar semua ni, menuntut minta, belum apa-apa juga' itu juga masuk akal," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Rabu (27/3).

Sementara diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan.

"Jadi, kalau 25%, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima [posisi menteri] itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25%, room [ruang] masih banyak," kata Ketua Umum Golkar Airlangga, dikutip dari Kabar24.bisnis.com.

Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat 5 jatah menteri di koalisi Prabowo.

Karena Golkar menurutnya all out membantu Prabowo di Pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Partai Golkar tidak bisa memaksakan kehendak, karena sebagai presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif.

"Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count Pilpres telah ditetapkan KPU 20 Maret mendatang," tuturnya di Jakarta, Senin (18/3/2024).

Sedangkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada presiden terpilih. "Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (19/3/2024).

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover