Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan Jaksa Agung pada pemerintahan Prabowo Subianto sangat berbahaya dan memunculkan tanda tanya.
Sehingga menurutnya Prabowo Subianto sepatutnya menolak keinginan Jokowi tersebut, karena sebaiknya posisi Kapolri dan Jaksa Agung yang merupakan ujung tombak penegakan hukum ditentukan demi pengakan hukum, bukan kepentingan pihak tertentu.
Baca Juga: Gerindra Merasa Tak Ada Gibran Juga Prabowo Menang
"Keinginan Pak Jokowi untuk mengisi jabatan Kepala Kepolisian dan Kepala Kejaksaan Agung dengan orang-orangnya kepercayaannya memunculkan tanda tanya besar, ini sangat berbahaya dan sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Pak Prabowo," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Rabu (27/3).
"Jabatan Kapolri dan Jaksa Agung, dua ujung tombak penegakan hukum di negara kita itu sepatutnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar profesional dan tidak tunduk pada kepentingan politik, sudah sepatutnya Pak Prabowo memilih Kapolri dan Jaksa Agung yang semata-mata akan menegakkan hukum demi keadilan dan bukannya tunduk pada arahan dan kepentingan siapapun termasuk arahan dan kepentingan dari Pak Jokowi," imbuhnya.
Sebelumnya, Jurnalis Senior Uni Lubis mengaku mendengar informasi bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan 4 orangnya kepada Prabowo Subianto untuk menempati posisi tertentu jika telah menjabat sebagai presiden, seperti Kapolri dan Jaksa Agung.
"Saya dengar informasi bahwa Presiden Jokowi menitipkan empat posisi. Yang satu, Kapolri. Kedua, Jaksa Agung. Ketiga, Mensesneg Pak Pratikno. Keempat, Pak Bahlil (Menteri Investasi)," ucapnya dalam Kanal YouTube Total Politik, dikutip dari medcom.id.
