3 dari 4 Menteri yang Dipanggil MK Tidak Bisa Diajak Kongkalikong Jokowi

3 dari 4 Menteri yang Dipanggil MK Tidak Bisa Diajak Kongkalikong Jokowi Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai 3 dari 4 menteri yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 tidak bisa diajak kongkalikong Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dikenal berintegritas tinggi.

Sehingga Rinny Budoyo berharap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini bersaksi dengan jujur mengenai kebijakan penyaluran bansos yang dilakukan Jokowi dalam sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Juga: Untuk Kontrol Kabinet Prabowo, Jokowi Bukan Lagi Cawe-cawe dalam Pembentukan

"Ini yang sangat penting buat dicatat, dari empat menteri yang rencananya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi itu, tiga di antaranya dikenal berintegritas tinggi dan enggak bisa diajak kongkalikong sama Presiden," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Rabu (3/4).

"Tiga orang yang bisa kita harapkan bakal berkata jujur, berkata apa adanya di sidang MK tersebut adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini dan Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan yakni bapak Muhadjir Effendi," imbuhnya.

Sedangkan Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga dipanggil MK untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 dikenal dekat dengan Jokowi dan merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

"Satu menteri lagi yang dipanggil adalah Pak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, tapi kalau soal Pak Airlangga kita semua sudah tahulah ya siapa dia, Pak Airlangga adalah seorang politisi ulung Partai Golkar dan juga orang yang selama ini dekat dengan Presiden Jokowi," tandasnya.

Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover