Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai hakim konstitusi memberikan indikasi positif arah sengketa Pilpres 2024 dengan memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, dari pemanggilan para menteri, hakim konstitusi terlihat menaruh minat serta perhatian pada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur hasil Pilpres 2024, dan bukan hanya sekadar menghitung selisih suara.
Baca Juga: Prabowo Tahu Dampak Mengerikan Jika Tidak Mengakomodasi Kepentingan China
"Terobosan yang dilakukan oleh majelis hakim MK buat memanggil menteri dari Pak Jokowi ini benar-benar memberikan indikasi yang positif soal arahnya sidang sengketa Pilpres kali ini," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Rabu (3/4).
"Dari para menteri yang dipanggil kita tahu bahwa para hakim konstitusi menaruh minat dan perhatian akan cawe-cawe Presiden Jokowi buat mengatur hasil Pilpres 2024 lalu, pemanggilan ini adalah indikasi kuat kalau para hakim konstitusi enggak bakalan berlaku sebagai mahkamah kalkulator belaka yang sebatas menghitung selisih suara belaka sebagaimana yang ditakutkan selama ini," imbuhnya.
Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
