Pegiat media sosial Rinny Budoyo menilai hakim konstitusi menaruh minat dan perhatian pada cawe-cawe Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengatur hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Hal tersebut terlihat dari para hakim konstitusi yang memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 terkait kebijakan penyaluran bansos. Sehingga menurutnya, Mahkamah Kontitusi (MK) kini tidak hanya sekadar menghitung selisih suara dalam pemilihan presiden.
Baca Juga: Jokowi Dikabarkan Akan Reshuffle Kabinet Transisi yang Dilanjutkan Langsung Prabowo
"Dari para menteri yang dipanggil, kita tahu bahwa para hakim konstitusi menaruh minat dan perhatian akan cawe-cawe Presiden Jokowi buat mengatur hasil Pilpres 2024 lalu, pemanggilan ini adalah indikasi kuat kalau para hakim konstitusi enggak bakalan berlaku sebagai mahkamah kalkulator belaka yang sebatas menghitung selisih suara belaka sebagaimana yang ditakutkan selama ini," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Rabu (3/4).
Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
