Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno merasa tidak heran setiap saksi maupun statement politik kubu paslon nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan kubu paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Mahkamah Konstitusi (MK) pada sidang sengketa Pilpres 2024 menyerang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya hal tersebut karena kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud ingin mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi merupakan otak atau master mind dalam kecurangan di Pilpres 2024 yang memenangkan paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga: Bisa Jadi Pemanggilan 4 Menteri Jokowi di Sidang MK Plot Twist Drama Pilpres 2024
"Saya kira memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum kubu 1 dan 3 ini kan menganggap Pemilu itu penuh dengan kecurangan-kecurangan, terutama dan master mind-nya itu adalah kekuasaan, dalam hal ini presiden," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube COKRO TV, Kamis (4/4).
"Jadi itu yang sebenarnya ingin diungkapkan di Mahkamah Konstitusi, siapakah kekuasaan itu ya adalah presiden, jadi tidak mengherankan kalau setiap saksi, statement-statement politik yang disampaikan oleh para ahli, dan saksi-saksi yang dihadirkan itu serangannya justru kepada Presiden, dan itu yang kemudian kita bisa saksikan selama beberapa hari ini," imbuhnya.
Sementara diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
