Pegiat media sosial Denny Siregar menyebut tambah menarik Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat (5/4/2024).
4 menteri Jokowi yaitu Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dipanggil MK untuk bersaksi terkait peyaluran bansos.
Baca Juga: Wajar Tim Hukum Kubu Prabowo-Gibran 'Setengah Meledek' Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud di Sidang MK
"Yang tambah menarik adalah dikabulkannya permintaan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menghadirkan menteri-menteri di sidang Mahkamah Konstitusi, terutama mereka yang bersentuhan langsung dengan bansos yang dianggap mengetahui proses pembagian bansos itu," ucap Denny Siregar.
"Mereka adalah Tri Rismaharini Menteri Sosial, Sri Mulyani Menteri Keuangan, Airlangga Hartarto Menko Ekonomi, dan Muhadjir Effendi Menko Pembangunan Kemanusiaan," imbuhnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Kamis (4/4).
Untuk diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.