Pegiat media sosial Denny Siregar merasa Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan tim hukum paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bosan dengan sidang sengketa Pilpres 2024 yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).
Pasalnya, kata Denny Siregar, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, dan tim hukum Prabowo-Gibran ketahuan tidur di tengah sidang sengketa Pilpres 2024 pada Selasa (2/4/2024), meskipun kini menurutnya sidang tersebut semakin menarik dan tidak membosankan.
Baca Juga: Kubu AMIN dan Ganjar-Mahfud Anggap Biang Kerok Kekalahan di Pilpres 2024 Jokowi
"Yang pasti semakin ke sini sidang di Mahkamah Konstitusi jadi menarik dan tidak membosankan, meski mungkin KPU, Bawaslu dan pengacaranya 02 bosan sehingga mereka sempat ketahuan tidur di ruang sidang," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube 2045 TV, Kamis (4/4).
Sementara diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). MK merasa perlu mendengarkan pengambil kebijakan terkait penyaluran bansos.
"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Jakarta pusat pada Senin (1/4/2024), dikutip dari Republika.
Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Kemudian tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan meminta supaya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Hal ini menanggapi permintaan tim hukum Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar agar menteri Kabinet Joko Widodo (Jokowi) dipanggil guna memberikan keterangan.
Otto mengungkapkan, pihaknya bisa saja meminta MK untuk menghadirkan Megawati dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Namun, Otto menegaskan bahwa pihaknya tidak bakal melakukan hal tersebut.
