Data dan Fakta Menteri Jokowi di MK Menganulir Gugatan Ganjar dan Anies

Data dan Fakta Menteri Jokowi di MK Menganulir Gugatan Ganjar dan Anies Kredit Foto: Taufik Idharudin

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai data dan fakta yang disampaikan menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Kontitusi (MK) menganulir gugatan capres nomor  urut tiga Ganjar Pranowo dan capres nomor urut satu Anies Baswedan.

Pasalnya dengan keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa tidak ada perbedaan pembayaran bansos 2024 dengan sebelumnya memojokkan gugatan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan terkait pengerahan bansos sebelum Pemilu 2024.

Baca Juga: Rocky Gerung Sodorkan yang Ingin Dipersoalkan dari Gibran Sebagai Wapres

"Dengan menghadirkan menteri di MK malah semakin memojokkan Ganjar dan Anies, karena data dan fakta yang disampaikan menteri malah menganulir gugatan mereka. Ganjar dan Anies kurang pinter..," ucapnya.

Untuk diketahui, dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa pola realisasi belanja Kementerian Sosial (Kemensos) selama 6 tahun terakhir tidak mengalami perubahan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

"Anggaran Perlinsos telah dianggarkan dalam APBN tahun 2024 sesuai pembahasan dan persetujuan DPR dan pola realisasinya tidak terdapat perbedaan dibandingkan 6 tahun sebelumnya," kata Sri di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024), dikutip dari Suara.com.

Awalnya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa alokasi anggaran program perlindungan sosial (Perlinsos) dalam APBN 2024 sebesar Rp 496.8 triliun. "(Perlinsos) dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan berasal dari badan anggaran atau bahan anggaran kementerian/lembaga maupun bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer," ujar Sri.

Menurutnya, dana Rp 75,6 triliun merupakan anggaran Kemensos yang disalurkan melalui program bansos yaitu program keluarga harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Kemudian, anggaran Perlinsos lainnya dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang berbeda seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan lain-lain.

Untuk anggaran bantuan sosial (bansos) sendiri, Sri menjelaskan bahwa ada peningkatan Rp 1,23 triliun karena adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan yatim piatu.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover