Tanpa PDIP, Hak Angket Tidak Akan Disetujui DPR

Tanpa PDIP, Hak Angket Tidak Akan Disetujui DPR Kredit Foto: Instagram/PDIP

Pengamat politik Refly Harun menilai tanpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024 tidak akan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pasalnya tanpa partai berlambang banteng itu, partai pengusung capres nomor urut satu Anies Baswedan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menjadi minoritas jika mengajukan hak angket di DPR, sehingga persetujuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi kunci untuk menggolkannya, apalagi jika ditambah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Pencawapresan Gibran Dipersoalkan Karena Anak Jokowi

"Megawati memang kunci, kenapa dia kunci, karena Megawati dan PDIP itu pemegang 128 kursi, partai 01 sudah sepakat dengan kekuatan 167-nya, tapi bergantung pada Megawati, nah kalau Megawati oke maka 295 kursi itu sudah mayoritas, ditambah PPP lebih mayoritas lagi menjadi 314," ucapnya, dikutip populis.id dari YouTube Refly Harun, Jumat (5/4)

"Tetapi kalau PDIP tidak, maka menjadi minoritas dan minoritas itu sama saja dengan bunuh diri ya, tidak bunuh diri ya, tetapi hak angket bisa tidak disetujui karena menghendaki kehadiran minimal setengah dan lebih dari setengah menyetujui, kalau misalnya full yang hadir 575 maka ya dengan penguasaan kursi 314 it is more than enough ya untuk to approve angket ini," imbuhnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyatakan dukungan untuk wacana pengguliran hak angket di DPR demi menyelidiki dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Namun Megawati tidak menyampaikan secara langsung, tapi melalui Ketua Tim Demokrasi Keadilan (TDK) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Ia mengatakan wacana tersebut digulirkan bukan untuk pemakzulan presiden, Megawati juga berpandangan demikian.

"Hak angket bukan untuk pemakzulan. Ibu Megawati juga tidak ingin pemerintahan goyah sampai 20 Oktober 2024, dan Ibu Megawati tidak memerintahkan para menteri dari PDI Perjuangan untuk mundur,” kata Todung dalam keterangannya, Senin (26/2/2024), dikutip dari Detik.

Selanjutnya
Halaman

Terkait

Terpopuler

Terkini

Populis Discover